Janji yang diucapkan pemerintah Belanda melalui salah satu butir hasil perundingan KMB, bahwa kedudukan Irian Barat (sekarang Papua) akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun ternyata masalah Irian barat tidak kunjung selesai , setelah satu tahun lebih pasukan Belanda masih menguasai wilayah Irian barat.
Perjuangan Diplomasi dalam Upaya Pembebasan Irian Barat
Diplomasi langsung antara Indonesia-Belanda dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda, dilakukan sejak Kabinet Natsir dan kabinet-kabinet selanjutnya. Setelah perundingan bilateral dengan Belanda tidak berhasil, sejak tahun 1954 Indonesia membawa masalah Irian Barat ke organisasi PBB yaitu tepatnya pada masa kabinet Sastroamidjojo I tetapi tidak membuahkan hasil. Kabinet Burhanuddin selanjutnya membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, tahun 1956, Indonesia membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB, lalu membatalkan seluruh isi perjanjian KMB secara sepihak.
Langkah pemutusan hubungan Indonesia-Belanda, dan pembatalan isi KMB, terpaksa dilakukan pemerintah Indonesia melihat penyelesaian masalah Irian Barat di forum PBB yang tidak kunjung mendapat titik terang. Dalam sidang Majelis Umum PBB yang diadakan setiap tahun, Indonesia tidak mendapat dukungan dari 2/3 anggota yang hadir. Hal itu terjadi karena aktifitas diplomasi Belanda untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Dukungan negara-negara lain terhadap Belanda semakin kuat ketika persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur menguat dalam suasana Perang Dingin. Karena dukungan sejumlah negara terhadap Belanda atas penguasaan wilayah Irian Barat, Kerajaan Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia
Perjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi
Setelah perjuangan Diplomasi di forum PBB, Indonesia selanjutnya menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Desember 1957, perusahaan-perusahaan milik Belanda diambil alih oleh bangsa Indonesia, perusahaan tsb antara lain : Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM. KLM (Koningklijke Lucht Maatschappij) merupakan sebuah perusahaan penerbangan milik Belanda.
Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.
Baca : Benua dan Samudra
 |
| Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta |
Perjuangan bersenjata (Tri Komando Rakyat atau Trikora)
Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Isi Trikora yaitu :
1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Untuk kepentingan konfrontasi militer, Pemerintah Indonesia awalnya berencana membeli senjata dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Pembelian senjata kemudian dialihkan ke negara-negara Blok Komunis, terutama Uni Soviet. Pada tanggal 14 Maret 1961, di Jakarta dilangsungkan penandatanganan perjanjian pembelian senjata dari Uni Soviet . Peralatan perang tersebut terdiri dari pesawat Mig, kapal perang, dan kapal selam.
Sebagai langkah awal pelaksanaan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Markas Besar Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ditetapkan di Makassar. Komando Mandala dibentuk dengan tugas seperti berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan situasi militer di Irian Barat.
Susunan Komando Mandala Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.
1) Panglima Besar Komando Tertinggi: Presiden/Panglima Tertinggi Ir. Soekarno.
2) Wakil Panglima Besar: Jenderal A.H. Nasution.
3) Kepala Staf: Mayor Jenderal Ahmad Yani.
Susunan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.
1) Panglima Mandala: Mayor Jenderal Soeharto.
2) Wakil Panglima I: Kolonel Laut Subono.
3) Wakil Panglima II: Kolonel Udara Leo Wattimena.
4) Kepala Staf Umum: Kolonel Ahmad Thahir.
Persetujuan New York
Maret 1962, Diplomat AS, Ellsworth Bunker, mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker, yang isi pokoknya sebagai berikut :
a) Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
b) Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya untuk tetap dalam RI atau memisahkan diri.
c) Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB atau UNTEA.
d) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.
Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, mendesak Belanda agar menerima Rencana Bunker. Apabila tidak menerima Rencana Bunker akan berakibat mendekatkan hubungan Republik Indonesia dengan Rusia yang membahayakan stabilitas internasional. Hal tsb juga dilakukan untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi.
Persetujuan New York berhasil ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Subandrio dengan Van Royen dan Schuurman yang mewakili pemerintah Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962, bertempat di Markas Besar PBB. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Ellsworth Bunker. Isi Persetujuan New York sebagai berikut.
- Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary EExecutive Authority )
- Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat.
- Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963
- Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintah sementara PBB.
- Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
- Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
- Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
- Sebelum akhir tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Operasi Wisnumurti merupakan operasi ter akhir yang dilakukan Komando Mandala. Operasi Wisnumurti adalah penyelenggaraan penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA
kepada pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Upacara serah terima dilaksanakan di Kotabaru/Hollandia (sekarang Jayapura). Pihak Indonesia diwakili oleh Jenderal Ahmad Yani. Dengan kembalinya Irian Barat ke Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 Komando Mandala juga dibubarkan.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat
Pelaksanaan Pepera di kabupaten-kabupaten di Irian Barat, berlangsung mulai tanggal 14 Juli 1969 dan berakhir tanggal 4 Agustus 1969. Hasilnya adalah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh utusan Sekjen PBB Ortis Sanz ke Sidang Umum PBB ke-24, bulan November 1969. Dalam sidang tersebut PBB menerima hasil-hasil Pepera yang telah dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan New York.
Demikianlah materi tentang perjuangan membebaskan Irian Barat. Mudah-mudahan informasi yang disajikan dapat berguna untuk Anda. Terimakasih.