Pengaruh konflik Indonesia Belanda terhadap keberadaan NKRI.

Setelah proklamasi kemerdekaan tgl 17 agust 1945, Indonesia bisa diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Sedang mencari jati diri dan berusaha untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri. Adapun konflik yang terjadi dengan Belanda ketika itu, telah banyak mempengaruhi bagaimana bentuk dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2 kali agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Indonesia, sempat membuat keberadaan negara Indonesia melemah. Tapi bangsa Indonesia menjawabnya dengan tetap melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama menempuh jalur diplomasi dan kekuatan militer.

Pengaruh konflik Indonesia Belanda terhadap keberadaan NKRI.

Agresi Militer Belanda

Pengaruh Agresi Militer I terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Agresi militer Belanda yang ke 1, terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini melanggar persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 1947. Dampak dari Agresi militer Belanda (AMB) I ini diantaranya semakin menyempitnya wilayah RI.

Tujuan Belanda dalam agresi pertama ini adalah mempersempit wilayah RI terutama di jawa dan sumatera, menguasai daerah-daerah penghasil beras dan bahan ekspor di jawa barat, jawa timur, dan Sumatera sebagai penghasil  bahan ekspor, serta menghancurkan kekuatan TNI.

Pengaruh Agresi Militer II terhadap NKRI

Agresi Militer Belanda (AMB) ke-2 terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, dengan pusat serangan di Ibu Kota RI saat itu, yogyakarta. Dalam peristiwa ini pimpinan-pimpinan RI ditawan oleh Belanda. Mereka adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Syahrir (Penasihat Presiden) dan sejumlah menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan moh. Roem. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat di tepi Danau Toba dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Bangka. Presiden Soekarno kemudian dipindahkan ke Bangka.

Situasi yang terjadi ketika itu, direspon oleh presiden soekarno dengan membentuk sebuah pemerintahan darurat. Sebelum  aksi   penangkapan,  Presiden  Soekarno memimpin sidang  singkat yang  salah  satu  isinya  adalah pembentukan  Pemerintah Darurat Republik  Indonesia  (PDRI ) yang berkedudukan  di   bukittinggi, Sumatera barat. Pembentukan PDRI tsb ditugaskan kepada Syafruddin Prawiranegara, melalui telegram. Ketika itu, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, sedang berkunjung ke Sumatera. Dan untuk menghindari   kegagalan PDRI  maka dikirimkan pula mandat kepada Mr. A.A. Maramis,  L.N.  Palar,  dan Dr.  soedarsono untuk membentuk pemerintahan  pengasingan  di  New  Delhi,  India.

Akibat dari agresi militer belanda yang kedua ini, memang berpengaruh besar terhadap keberadaan negara Indonesia. Terutama dengan ditahannya toko-tokoh utama negara. Namun perjuangan tidak berhenti disitu. Di daerah-daerah, terus dilakukan perang gerilya, salah satunya yang kita kenal dengan perang gerilya oleh Jenderal Soedirman. Jalur diplomasi semakin ditingkatkan. Selain itu, dukungan dari negara luar juga bertambah. Salah satu dukungan yang diberikan kepada Indonesia, datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka menghentikan semua bantuan kepada Belanda sampai dengan Belanda menghentikan permusuhannya dengan Indonesia.

Baca Juga : Peran Dunia Internasional dalam Penyelesaian Konflik Indonesia - Belanda

Lahirnya Negara  bentukan Belanda  (Negara Boneka)  dan Negara Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)

Negara  boneka  bentukan Belanda diprakarsai oleh Dr. H.J. Van Mook. dibentuk  di  Malino, Sulawesi   Selatan, pada tanggal 15  Juli   1946, yang  dihadiri   oleh wakil-wakil  daerah  yang  dikuasai Belanda. Negara Boneka  bentukan  belanda  terdiri   dari :

· Negara  Indonesia  Timur  (NIT),

· Negara Madura,

· Negara  Pasundan,

· Negara  Sumatera  Timur  (NST),

· Negara  Sumatera  Selatan,

· Negara  Jawa  Timur

· Daerah  otonom  (daerah  istimewa)  : Kalimantan Barat, Kalimantan  Timur, Dayak Besar, Banjar,     Kalimantan  Tenggara, Bangka, Belitung, Riau Kepulauan,  dan  Jawa Tengah.

Negara  boneka  tersebut  digabung  dengan RI dengan  nama Negara  Indonesia Serikat.  Sebelum terbentuknya NIS, Belanda menciptakan  pemerintah  federal yang  didukung  oleh  badan perwusyawaratan  yang  disebut Bijenkoomst  voor Federal Overleg  (BFO). BFO  adalah  badan permusyawarahan  federal  bagi  Negara-negara  boneka bentukan Belanda. BFO  dibentuk  di Bandung  tanggal  27 Mei   1948.

Bentuk negara berubah dari yang semula berbentuk republik menjadi negara serikat. Namun usia negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ini tidak bertahan lama karena negara-negara boneka tsb justru menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kemerdekaan dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Baiklah. Sampai disini materi tentang pengaruh konflik Indonesia Belanda terhadap keberadaan NKRI. Semoga bermanfaat dan terimakasih atas dukungan Anda sekalian.

Tweet