Materi Perdagangan Internasional Terlengkap | Pengertian, manfaat, hambatan, Devisa, Valas, dll

Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan kegiatan penting bagi sebuah negara yang modern. Banyak keuntungan perdagangan internasional yang bisa didapatkan. Kali ini, kami akan menyajikan artikel tentang perdagangan internasional secara lengkap, mulai dari pengertian perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, tujuan perdagangan internasional, dan manfaat perdagangan internasional bagi indonesia. 

Walaupun kegiatannya sama-sama jual beli, perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri memiliki perbedaan. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yaitu ;

a. cakupan wilayahnya berbeda. Perdagangan dalam negeri terbatas pada wilayah dalam negeri sendiri sedangkan perdagangan luar negeri (internasional) melewati batas-batas negara atau melibatkan wilayah negara lain.

b. Mata uang yang digunakan berbeda. Perdagangan internasional biasanya menggunakan mata uang asing.  Selain mata uang yang berbeda, tiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri, peraturan bea cukai sendiri, sistem perdagangan, sistem ukuran/ timbangan, dan standar kualitas yang berbeda, sehingga lebih kompleks daripada perdagangan dalam negeri.

Pengertian perdagangan internasional?

apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Lebih detail tentang definisi perdagangan internasional sudah kami posting sebelumnya disini : pengertian perdagangan internasional. Silahkan dibaca ya!

Teori perdagangan internasional menurut para ahli

Mengapa terjadi perdagangan internasional? Untuk menjelaskan ini lebih lanjut, silahkan baca di postingan kami sebelumnya : Teori perdagangan internasional.

Faktor pendorong perdagangan internasional – faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional.

Mengapa setiap negara, baik negara berkembang sampai negara maju melakukan perdagangan internasional? Pembahasan lengkapnya silahkan diklik : faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional.

Berbagai kebijakan/ hambatan dalam perdagangan internasional

Meskipun sebuah negara memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan internasional, namun pemerintah tetap harus menerapkan berbagai kebijakan supaya produsen dalam negeri tetap dapat bersaing dengan produsen luar negeri yang lebih unggul. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa klik : berbagai kebijakan/ hambatan perdagangan internasional.

Komoditas/ barang Ekspor Impor Indonesia 

Komoditas ekspor Indonesia terbagi menjadi Migas dan Non Migas. Ekspor migas terdiri atas minyak mentah, hasil minyak olahan, dan gas alam, sedangkan ekspor nonmigas meliputi hasil pertanian, perikanan, tambang, dan industri. Beberapa komoditas ekspor non migas Indonesia yaitu ; kelapa sawit, tekstil, udang, ikan tuna, kopi, cokelat, kayu olahan. Negara tujuan ekspor adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

baca juga : guru les privat di Muara Enim

Adapun untuk komoditas impor Indonesia dapat dikelompokkan menjadi barang konsumsi (misalnya beras, susu, kosmetik, dan farmasi), barang modal (mesin pabrik, alat komunikasi, dll), dan bahan baku (contoh ; komponen kendaraan bermotor, bahan kimia, dll). 

contoh nilai ekspor & impor indonesia

Devisa dalam perdagangan internasional

Devisa adalah alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Untuk mengetahui lebih jelas tentang devisa silahkan klik : materi tentang devisa.

Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia

Perdagangan internasional dapat berdampak postif dan negatif. Berikut ini beberapa manfaat (dampak positif) perdagangan internasional bagi indonesia ;

a. memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya pada bulan puasa, umat muslim di Indonesia disunahkan memakan kurma saat berbuka. Karena Indonesia bukan negara penghasil kurma maka Indonesia mengimpor dari negara penghasil kurma seperti Arab Saudi.

a. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi.

b. Memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk.

c. Mendorong semangat berprestasi dan bersaing.

d. Sumber pemasukan kas negara (menambah devisa negara)

e. Menjalin kerja sama dan persahabatan antarnegara.

f.  Mentransfer teknologi modern. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat belajar teknik produksi dan manajemen yang lebih modern. 

g. Memperluas pasar.

h. menambah lapangan pekerjaan karena perusahaan dalam negeri berkembang akibat ekspor.

i. memperoleh barang dan jasa secara lebih mudah dan murah.

Adapun dampak negatif perdagangan internasional yaitu ;

a. dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Hal ini tejadi karena masyarakat lebih menyukai barang impor sehingga barang buatan lokal tidak laku. 

b. menimbulkan ketergantungan terhadap negara maju. Hal ini disebabkan karena banyak produk yang dikonsumsi masyarakat berasal dari luar sehingga tanpa disadari masyarakat sangat bergantung dengan produk luar tsb.

c. dapat memperburuk perekonomian negara, yaitu apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor.

d. meningkatnya budaya konsumtif (konsumsi yang berlebihan).

Demikianlah materi perdagangan internasional terlengkap. Pastinya banyak bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like halaman facebook kami dan google plus kami untuk lebih mudah mendapat artikel terbaru dari kami. 

Globalisasi – Pengertian, dampak positif dan dampak negatif, serta sikap masyarakat terhadap globalisasi

Sikap masyarakat di era globalisasi – jika sebelumnya kami sudah membahas tentang orde baru dan reformasi, maka kali ini akan kami lanjutkan dengan materi selanjutnya pada rangkaian materi pelajaran IPS terpadu SMP, yaitu mengenai topik globalisasi.

Pengertian Globalisasi dan Ciri-ciri globalisasi.

Orang seringkali menyebut istilah globasliasi. Tapi apa sebenarnya makna atau pengertian dari globalisasi itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris globalization. Globalization berasal dari kata globe yang berarti bumi atau dunia. Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses mendunia. Yaitu sebuah proses terintegrasinya/ terhubungnya negara-negara di dunia dalam sebuah sistem menyeluruh yang melintasi batas-batas negara.

Ada lagi para ahli yang mendefinisikan arti globalisasi, misalnya dari Selo Soemardjan. Menurut Prof. Selo Soemardjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia. Proses globalisasi menurut Selo Soemardjan telah berlangsung cukup lama. Proses ini sendiri terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya hubungan dagang, transformasi budaya, persebaran agama, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagaimanapun juga saat ini memang kita sadari sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Semua itu bisa serjadi, salah satu penyebab utamanya adalah karena globaslisai. Globalisasi memungkinkan terjalinnya interaksi antarmasyarakat di negara berbeda melalui kecanggihan teknologi. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan internet. 

baca : kerjasama ekonomi internasional

Setelah mengetahui pengertian globalisasi, berikut ciri-ciri globalisasi :

1. Menipisnya batas-batas negara

2. Adanya perdagangan bebas. Salah satu contoh perdagangan bebas antar negara adalah dengan diselenggarakannya AFTA di kawasan Asia Tenggara.

3. Terbukanya pengetahuan dan informasi di berbagai bidang.

4. Berkembangnya paham liberal atau paham kebebasan dalam berbagai bidang.

5. Terjadinya perubahan (transformasi) budaya

6. Ketergantungan ekonomi antar negara meningkat

Dampak positif dan negatif globalisasi Terhadap masyarakat.

Hal terpenting dari globalisasi adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapinya. Ibarat dua mata pisau, globalisasi sendiri mempunyai dampak postif dan dampak negatif.

Dampak positif globalisasi atau manfaat adanya globalisasi, antara lain ;

1. Sistem pemerintahan (birokrasi) semakin demokratis dan terbuka.

2. Pertumbuhan ekonomi berkembang lebih cepat.

3. Masyarakat lebih produktif karena harus menyesuaikan dengan globalisasi itu sendiri.

Selain punya dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif, antara lain ;

1. Semangat nasionalisme dapat menurun.

2. Berkurangnya kebanggaan atau rasa cinta terhadap produk asli buatan dalam negeri sehingga mengakibatkan produk dalam negeri sulit bersaing dengan produk luar.

3. Semakin pudarnya nilai-nilai etika (moral), serta norma dan nilai sosial didalam masyarakat

Sikap masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya di era globalisasi.

Ada berbagai respon atau sikap masyarakat dalam menanggapi globalisasi. Ada yang postif, ada pula yang negatif. Sikap terhadap globalisasi yang bernilai positif antara lain ;

a. Berpikir rasional dan logis

b. menghargai waktu dan prestasi

c. mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi

Sikap terhadap globalisasi yang bernilai negatif (buruk) antara lain ;

a. Sikap materialistis/ mementingkan kebendaan dan harta

b. Sikap individualistis/ hanya mementingkan diri sendiri 

c. Perilaku Konsumerisme/ penggunaan atas barang secara berlebihan

d. Gaya hidup westernisasi/ kebarat-baratan, misalnya  dugem di diskotik, narkoba, dan seks bebas.

Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda tentang globalisasi dan sikap masyarakat dalam menyikapinya. 

Kerjasama ekonomi Internasional (Antar Negara) – Regional, multilateral

Kerjasama ekonomi internasional – ekonomi menjadi faktor teramat penting bagi kemajuan negara. Untuk alasan ekonomi tsb jugalah, perlu adanya kerjasama ekonomi antar negara dengan dasar adil dan saling menguntungkan. Sebenarnya kerjasama antar negara sudah sejak lama terjadi yaitu melalui perdagangan antar negara. Dan saat ini kerjasama ekonomi tersebut sudah meluas dan terstruktur. Tercatat ada beberapa kerjasama ekonomi yang diikuti Indonesia, antara lain; APEC, OPEC, ASEAN, bank dunia, dan IMF.

Pengertian dan faktor Penyebab kerjasama ekonomi internasional

Secara sederhana kerjasama ekonomi internasional dapat diartikan sebagai kerjasama antara negara di bidang ekonomi. mengapa negara kita perlu kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi ? jawabannya karena negara kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya sendirian tanpa bantuan atau bekerjasama dengan negara lain. Secara rinci, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi Internasional ;

a. Terbatasnya kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa

b. perbedaan sumber daya alam masing-masing negara

c. Globalisasi yang mendorong interaksi antar negara

d. Keinginan meningkatkan keuntungan/ pendapatan dari perdagangan antar negara

e. Rendahnya tingkat investasi (penanaman modal) dalam negeri

Tujuan kerjasama ekonomi internasional

Tujuan kerjasama ekonomi internasional antara lain ;

1. Untuk meningkatkan ekspor dan impor

2. mempercepat pembangunan nasional

Hambatan-hambatan dalam kerjasama Internasional.

a. Perbedaan ideologi negara

b. Konflik dan kondisi peperangan yang melanda suatu negara

c. Kondisi politik dan kemanan di suatu negara yang tidak stabil

Badan-badan kerja sama ekonomi yang bersifat regional maupun multilateral yang penting bagi Indonesia

Beberapa contoh kerjasama regional, yang bersifat kewilayahan, yaitu :

APEC

Salah satu contoh kerjasama ekonomi yang diikuti oleh Indonesia adalah APEC, singkatan dari Asia Pasific Economic Cooperation, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya menjadi Kerja sama ekonomi Asia Pasifik. APEC merupakan bentuk kerja sama antarnegara (kerjasama multilateral) yang melibatkan tidak hanya 2 negara, tapi melibatkan banyak negara. Namun APEC hanya terbatas untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga bisa juga digolongkan sebagai kerjasama regional. Negara-negara anggota APEC adalah negara-negara yang berada di Benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Sejarah berdirinya APEC dimulai pada November 1989 di Canberra, Australia, dan pendiriannya sendiri diprakarsai Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Dua belas negara pendiri APEC ; Indonesia,Malaysia,  Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Brunei Darussalam, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, serta Amerika Serikat.

Tujuan organisasi APEC yaitu : :

1) menjadi tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang;

2) meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggotanya;

3) menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah; serta

4) mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi perdagangan.

ASEAN.

ASEAN (Association South of East Asian Nations) merupakan badan kerjasama antar negara kawasan asia tenggara. Bentuk kerjasama regional ini mempunyai cakupan kegiatan mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai negara yang juga berada di wilayah asia tenggara, Indonesia ikut berperan dan berkontribusi dalam organisasi ASEAN. Program ASEAN antara lain AFTA atau perdagangan bebas di Asia Tenggara, dan MEE atau masyarakat Ekonomi ASEAN.

ADB

Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia yang didirikan pada tahun 1966, dan saat ini anggota ADB tak kurang dari 59 negara.

Adapun contoh kerjasama multilateral di bidang ekonomi, yang melibatkan banyak negara, yaitu :

Bank Dunia (World Bank).

Badan ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945, bertujuan membantu negara yang dilanda kesulitan ekonomi, kemiskinan, atau pemulihan setelah kondisi perang. 

IMF (International Monetary Fund).

merupakan lembaga keuangan yang membantu negara-negara di seluruh dunia dalam hal mengatasi masalah keuangan yang dialami. Contohnya ketika Indonesia dilanda krisis moneter (krisis keuangan) tahun 1998, IMF menjadi tokoh utama yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia. 

Mulanya IMF didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat  pada tanggal 27 September 1945, dengan tujuan menata kembali perekonomian dunia yang hancur akibat Perang Dunia II.

baca : kerjasama internasional di berbagai bidang

OPEC.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Berdiri tanggal 14 September 1960 di Bagdad, Irak, OPEC bertujuan mengatur produksi dan pemasaran minyak di negara anggota sehingga menghindarkan dari persaingan yang tidak sehat, menjaga kestabilan harga minyak mentah dunia, dan juga meng-efisien-kan produksi

minyak mentah guna memenuhi kebutuhan dunia.

Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia

Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia ;

Bersifat positif.

• Pembangunan nasional Indonesia semakin berkembang
• Devisa negara meningkat
• Lapangan pekerjaan bertambah
• Adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendampingan teknis
• Bisa mendapatkan barang/ jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri
• Dapat menarik investor (penanam modal) sebanyak mungkin

Bersifat negatif.

• Pasar bebas mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.
• Campur tangan pihak Asing/ negara lain dalam penentuan kebijakan ekonomi dalam negeri
• Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri.
• masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Pembaca sekalian, demikianlah informasi yang membahas kerjasama ekonomi internasional yang juga mempunyai pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia, dan terimakasih sudah berkunjung ke website kami.

Kerjasama Internasional (regional, multilateral) diberbagai bidang dan Peran Indonesia

Kerja sama internasional/ antarnegara dilakukan oleh Indonesia sebagai pelaksanaan politik bebas aktif, sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok. Aktif artinya berusaha sekuat tenaga ikut memelihara perdamaian dunia.

Konferensi Asia Afrika dan peran Indonesia

Dalam KAA, Indonesia bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus penyelenggara. Gagasan Pengelenggaran Konferensi Asia frika (KKA) disampaikan Indonesia melalui Mr. Ali Sastroamidjojo dalam Konferensi Pancanegara di Kolombo pada tahun 1954. Negara-negara peserta konferensi Pancanegara adalah Indonesia, Pakistan, Myanmar, India, dan Sri Lanka.

Konferensi Asia Afrika kemudian diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung, dihadiri oleh 29 negara. Pembukaan KAA dilakukan oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani dipilih sebagai sekjen.  Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung sebagai berikut:

1) Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa.

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan soal-soal dalam negeri negara lain.

5) Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara mandiri atau kolektif.

6) a) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar. b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7) Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hukum dan lain-lain, dengan cara damai.

9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.

10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Perkembangan ASEAN dan peran Indonesia.

Association of South East Asian Nations (ASEAN). Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokohtokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), dan Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina).

ASEAN memiliki beberapa tujuan antara lain:

1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara;

2) meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB; serta

3) memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional.

Selain sebagai pemrakarsa, peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai

berikut: sebagai penyelenggara KTT I dan IX yaitu di Bali, sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap, yaitu di Jakarta, dan turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.

baca : masa reformasi di Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peran Indonesia

PBB didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945. Pendirian PBB dilakukan setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington. PBB memiliki enam organ utama yaitu :

1) Sidang Umum PBB.

2) Dewan Keamanan PBB.

3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

4) Dewan Perwalian PBB.

5) Sekretariat PBB.

6) Mahkamah Internasional.

Sejak tanggal 1 Januari 2007 Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia) dan sembilan negara lain sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, yang mempunyai wewenang untuk memutuskan upaya mengatasi konflik besar di berbagai negara. Salah satu keuntungan yang paling menonjol dari penunjukan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB adalah meningkatnya citra Indonesia dalam perpolitikan dan keamanan dunia.

Gerakan Non Blok dan peran Indonesia

Organisasi Gerakan Non-Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Masa persaingan

kedua blok tsb disebut dengan masa perang dingin. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain.

Organisasi Gerakan NonBlok lahir pada tanggal 1 September 1962. Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh pemimpin-pemimpin negara merdeka, yaitu Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Perdana Menteri Pandit

Jawaharlal Nehru (India), dan Presiden Ir. Soekarno (Indonesia).

Tujuan Gerakan Non-Blok dapat dijelaskan sebagai Berikut :

1) Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota.

Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.

2) Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang dingin.

3) Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

Indonesia juga pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992–1995. Pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X berjumlah 106 negara.

Demikianlah pembaca sekalian, semoga materi tentang kerjasama internasional kali ini bermanfaat banyak untuk Anda. Terimakasih dan jangan sungkan untuk membaca tulisan kami lainnya di website sederhana kami ini.

Masa Reformasi 1998 – Era Reformasi Indonesia

Masa reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya rezim Orde baru yaitu sejak tanggal 21 Mei 1998. Presiden pertama pada era reformasi adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 RI. Masa reformasi terus berlangsung hingga sekarang. Apa itu reformasi dan bagaimana sejarah reformasi di Indonesia?

Gerakan Reformasi 1998

Gerakan reformasi 1998 dilatar belakangi oleh krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia ketika itu. Akar krisis multidimensi adalah krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak 1997. Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan ekonomi Indonesia di akhir masa orde baru, silahkan klik disini : Runtuhnya orde baru.

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Secara rinci, ada enam penjabaran agenda reformasi yaitu : suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Mahasiswa berdemonstrasi besar-besaran pada tanggal 19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie.

Pengertian Reformasi

Secara bahasa, reformasi berasal dari kata re-form, yang artinya perubahan bentuk. Reformasi pada tahun 1998 secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan kembali bentuk atau sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlunya reformasi adalah karena ada berbagai praktik pemerintah ketika itu yang menyimpang. Misalnya suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaran negara. Kolusi artinya praktik yang menguntungkan golongannya sendiri, dalam hal ini yaitu kepentingan elit politik Orde Baru dan para pengusaha (konglomerat). Korupsi dalam hal ini terkhusus pada penyelewengan dana keuangan dan fasilitas negara. Sedangkan nepotisme adalah praktik penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenalan atau golongannya untuk memperoleh jabatan

serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.

Era Reformasi di Indonesia

Era Reformasi dipakai untuk menyebut masa kepemimpinan para presiden pasca lengsernya Soeharto. 

Presiden RI ke-1 - 6

Setelah presiden Soeharto turun tahta pada 21 Mei 1998, dimulailah era reformasi di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden B.J Habibie tidak berlangsung lama karena rakyat dan anggota MPR/ DPR menganggap Habibie masih merupakan warisan Orde Baru. Untuk mereformasi Dewan Perwakilan Rakyat, 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR yang diikuti 48 partai. 

19 Oktober 1999 diadakan Sidang Umum MPR untuk merespon pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie. Sidang umum tsb memang bermaksud melengserkan pemerintahan Habibie, sejatinya masa pemerintahan Habibie baru akan berakhir tahun 2003. Hasil dari Sidang Umum tsb, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie ditolak. Praktis, masa pemerintahan Presiden Habibie merupakan yang paling singkat, lebih kurang 1 tahun.

Pada Sidang Umum tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MPR menyeleksi tiga kandidat presiden, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, Yusril menyatakan mundur dari pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 20 Oktober 1999. Adapun pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 21 Oktober 1999. Selain telah berhasil mengangkat presiden dan wakil presiden yang baru, SU MPR yang berlangsung dari 1–21 Oktober 1999, juga telah berhasil menetapkan 9 ketetapan MPR dan mengamandemen UUD 1945 untuk pertama kalinya.

Baca : Lahirnya Orde Baru

(Jika Anda tertarik dengan asuransi, baik itu asuransi jiwa, mobil, dsb, silahkan kunjungi : www.asuransitakafulsyariah.com)

Melalui Sidang Istimewa MPR, K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan jabatannya sebagai Presiden dan secara konstitusi, Megawati Soekarnoputri yang saat itu merupakan Wakil Presiden, diangkat  sebagai Presiden ke-5 RI sejak 23 Juli 2001. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri tersebut didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR RI/2001. Masa jabatannya berakhir pada tahun 2004.

Sejak 2004, pemilihan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menggunakan sistem demokrasi perwakilan, di mana masyarakat memilih anggota DPRD, kemudian DPRD yang memilih kepala daerah. Pilkada langsung membuka babak baru sistem demokrasi. Ditingkat pusat, diadakan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden. pada pemilu 2004,  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden ke-6 RI, dan dilantik pada 20 Oktober 2004.

Pembaca sekalian, masa Reformasi berlangsung hingga sekarang, yaitu masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Semoga Amanat reformasi tahun 1998 dapat terlaksana dengan murni, dan menjadi tugas kita generasi bangsa untuk mewujudkannya.

Demikianlah, materi mengenai masa reformasi di Indonesia, Semoga bermanfaat untuk Anda! Silahkan berkomentar pada kolom komentar dibawah apabila ada yang ingin ditanyakan. Terimakasih.

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Runtuhnya Orde Baru, Sejarah Orde Baru Bag.2

Setelah sebelumnya Anda membaca Sejarah Orde baru Bag.1, kali ini akan kami lanjutkan ke Bag.2 dimana kami akan membagikan informasi tentang prestasi yang diraih di masa Orde baru, perkembangan ekonomi pada masa Orde baru, dan runtuhnya Orde baru. 

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru - Prestasi Pada Masa Orde Baru 

Tak dipungkiri bahwa ada berbagai prestasi atau kemajuan yang diraih selama orde baru. Puncak keberhasilan dibidang ekonomi masa orde baru terjadi pada tahun 1976-1988. Keberhasilan itu didukung melonjaknya harga minyak dunia, mengalirnya bantuan negara-negara donor, dan efektifnya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I–III. Repelita dimulai sejak 1 April 1969. Pada tahun 1980-an Indonesia adalah penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kedudukan Indonesia sebagai negara antikomunis mempermudah bantuan Barat. Pendapatan per kapita Indonesia naik dari US$70 pada tahun 1968 menjadi US$1.000 pada tahun 1996.

Secara rinci, berikut beberapa kebijakan pemerintah orde baru dan prestasi yang berhasil diraih selama masa orde baru ;

a. Program transmigrasi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa.

b. Program keluarga berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

c. Kebijakan berantas buta huruf

d. Gerakan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun.

e. Stabilitas Keamanan

f. swasembada beras pada tahun 1980-an, impor beras tidak dilaksanakan mulai tahun 1984.

Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru

Pembangunan nasional pada masa Orde Baru menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan terbukti Indonesia memang tampil menjadi salah satu negara yang disegani karena keberhasilan pembangunan ekonominya walaupun tentu saja pembangunan ekonomi tsb boleh dibilang pembangunan semu karena sangat tergantung pada utang-utang luar negeri. Pembangunan Nasional zaman Orde baru dijalankan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka pendek 5 tahun, dan dikenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita), dimulai sejak tanggal 1 April 1969.

Namun pada tahun 1997, perekonomian Indonesia terpuruk. Berikut beberapa data ekonomi pada tahun 1997 tsb : nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot drastis dan hanya tinggal bernilai 30%, harga-harga melambung tinggi, utang luar negeri mencapai 163 miliar dollar AS lebih, pendapatan

per kapita hanya tinggal US $400, pertumbuhan ekonomi menjadi minus sekitar 20%–30%.

Runtuhnya Orde Baru – Berakhirnya Orde Baru

Pejuang Reformasi - Korban Insiden Trisakti

Krisis ekonomi tahun 1997 menyebar ke segala sendi kehidupan sehingga dikenal sebagai krisis multidimensi (segala bidang). IMF mengucurkan bantuan sebesar US$ 40 miliar lebih kepada Indonesia dengan disertai syarat-syarat tertentu. Solusi yang disarankan IMF untuk menutup enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997 justru memperparah krisis. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.  BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Di Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Awal terjadinya krisis ekonomi Indonesia  dimulai dengan jatuhnya nilai tukar baht (mata uang Thailand) terhadap dolar Amerika. Jatuhnya nilai kurs baht tersebut selanjutnya menular di seluruh

kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Akibatnya  nilai utang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo membengkak.

Krisis ekonomi mengakibatkan pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000 per dolar AS.

Sejak 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah, termasuk gedung DPR berhasil mereka duduki. Kerusuhan dan penjarahan besar-besaran melanda Jakarta hingga Solo, serta di banyak tempat di wilayah Indonesia. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan kawan-kawan mendesak Soeharto agar mengundurkan diri. Akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri.

Pembaca sekalian, demikianlah informasi sejarah runtuhnya orde baru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.

Masa Pemerintahan Orde Baru – Sejarah Orde Baru Bag.1

Pemerintahan Orde baru - Orde Baru yang ditandai dengan terpilihnya Mayjen Soeharto sebagai Presiden RI ke-2, akhirnya harus runtuh pada tahun 1998 setelah bertahta selama 32 tahun lamanya. Hal positif yang terjadi pada masa Orde Baru, antara lain adalah adanya kebulatan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun hal buruknya adalah korupsi yang merajalela serta krisis ekonomi tahun 1998 akibat hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar. Untuk itu, Para mahasiswa dan masyarakat menyuarakan gerakan reformasi sehingga akhirnya rezim orde baru dapat diruntuhkan.

Sebenarnya, masalah ekonomi dan korupsi juga merupakan warisan dari Orde lama. Kenaikan inflasi pada masa orde lama mencapai 600%. Banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, salah satunya yaitu pemberontakan PKI, turut melemahkan ekonomi Indonesia pada masa orde lama. Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia, lembaga-lembaga ekonomi internasional pun mengucurkan bantuan pada Indonesia dengan syarat yang mudah. Tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain menerima bantuan utang luar negeri tsb.

Pengertian Orde lama dan Orde baru

Presiden Soeharto saat mengundurkan diri tahun 1998

Orde lama adalah sebutan untuk masa pemerintahannya presiden Soekarno yaitu sejak tahun 1945 sampai 1967. Sedangkan pengertian Orde baru adalah masa pemerintahan presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai 1998. Kedua masa pemerintahan tsb mempunyai persamaan, diantaranya adalah kekuasaan negara yang sangat berpusat pada presiden. 

Baca : pemberontakan PKI madiun, DI/TII, dll

Sejarah Orde Baru - Peristiwa- peristiwa politik penting pada masa Orde Baru

Sejarah Orde Baru dimulai sejak 27 Maret 1968,  Soeharto dilantik secara resmi sebagai presiden oleh MPRS (Ketua MPRS : Jenderal Abdul Haris Nasution) sekaligus menandai lahirnya Orde Baru. Pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden berlaku hingga dipilihnya presiden menurut hasil pemilu. Selama kurun waktu 32 tahun, Soeharto terpilih menjadi presiden 7 kali berturut-turut, 6 kali terpilih melalui pemilu, dengan didampingi wakil presiden yang berbeda yaitu : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie.

Pemilu pertama di era Orde baru terjadi tanggal 3 Juli 1971 dengan pemenangnya partai Golkar. Pemerintahan Orde baru merampingkan jumlah partai yang awalnya banyak partai (multi partai) menjadi hanya tinggal 3 partai, yaitu Golkar, PKI, dan PPP. Pemilu ke-6 yaitu pada bulan mei 1997, dengan pemenangnya dari partai Golkar, merupakan awal dari puncak kemarahan rakyat terhadap kezaliman orde baru. 12–13 Mei 1998, empat orang mahasiswa trisakti tewas di Semanggi saat demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto dari kursi presiden, dan dinamakan Insiden Trisakti. Akhirnya, 21 mei 1998, diahadapan MPRS, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden.

Pada masa orde baru, orang-orang dan pihak yang berani menentang pemerintah akan ditangkap, kebanyakan dengan tuduhan terlibat PKI (partai komunis Indonesia). Terjadi banyak pelanggaran HAM ketika itu. Kebebasan berpolitik dan menyuarakan suara serta kebebasan Pers dikekang oleh pemerintah. Beberapa majalah dan tabloid yang pernah dibrendel pemerintah orde baru seperti : Detik, Editor, dan Tempo. ABRI, Golkar, dan birokrasi, memainkan peranan penting atas terpilihnya Soeharto sebagai presiden RI 7 kali berturut –turut. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. 

(Bagi Anda yang tengah mencari pakaian adat Palembang yang bagus, silahkan kunjungi : adatpalembangku)

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, tepatnya pada tangal 7 Januari 1965. Tahun 1966, DPRGR lalu menyepakati bahwa Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Pada 28 September 1966, Indonesia secara resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia.

Sebagai upaya dalam menghentukan konfrontasi dengan malaysia, diadakanlah perundingan di Bangkok, Thailand pada 29 Mei–1 Juni 1966. Berdasarkan perundingan Bangkok, 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia menandatangani naskah persetujuan normalisasi hubungan

Malaysia-Indonesia di Jakarta. Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak dan Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Integrasi Timor Timur ke NKRI dan Kemerdekaan Timor Timur

Sebelum bersatu dengan NKRI, di Timor Timur terbentuk organisasi politik pada tahun 1974.  Akibat perbedaan ideologi masing-masing partai politik, terjadilah perang saudara sejak Agustus 1975. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah negara berbentuk, namun proklamasi tidak mendapat dukungan, baik dari masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional.

Beberapa partai seperti UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista melaksanakan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975 yang berisi keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Tahun 1976 Timor Timur secara resmi bergabung menjadi provinsi ke-27 di Republik Indonesia, diperkuat dengan UU No. 7 tahun 1976 disahkan oleh DPR tanggal 17 Juli 1976, dan oleh Ketetapan MPR No.VI/ MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978. 

Melalui perundingan yang dimediasi oleh PBB, tanggal 5 Mei 1999 di New York ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia, Portugal, dan PBB yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur. Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, pihak Portugal diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jaime Gama, dan pihak PBB diwakili oleh Sekjen PBB Kofi Annan.

Jajak pendapat di Timor Timur diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Kubu Pro–Kemerdekaan memperoleh 78,5% suara, sedangkan Kubu Pro–Integrasi memperoleh 21,5% suara. Kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur akhirnya secara resmi disahkan pada 19 Oktober 1999 dalam rapat

paripurna ke-12 Sidang Umum MPR. Pengesahan ini berdasarkan pada Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor Timur.

Pembaca Sekalian, Artikel kali ini kami bagi menjadi 2 bagian. Untuk membaca lanjutan artikel tentang Sejarah Orde Baru Bag.1, silahkan klik : sejarah Orde baru Bag.2.

Usaha Mempertahankan Republik Indonesia – Pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, PRRI, PERMESTA, RMS, APRA, Andi Azis, dan G 30 S/PKI

Berbagai pemberontakan di dalam negeri  berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Beberapa diantaranya : pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/ TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Azis, RMS, PRRI, dan terakhir adalah pemberontakan G 30 S/PKI. Sebagian besar terjadi ketika sistem pemerintahan Indonesia berbentuk Republik, dan memang tujuan pemberontakan-pemberontakan tsb adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia atau membentuk Indonesia baru berdasarkan ideologi mereka.

Pembaca sekalian, setelah sebelumnya kami berbagi materi tentang sejarah pembebasan Irian Barat, kali ini akan kami kupas tentang sejarah dalam usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ada berbagai peristiwa atau bisa juga disebut berbagai tragedi nasional yang terjadi hingga sekitar tahun 1960-an. Mohon disimak dengan seksama materi dibawah, apabila ada pertanyaan nanti silahkan di komentari.

Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun

Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1948. Salah satu tokoh utama pemberontakan PKI Madiun adalah Amir Syarifudin yang merupakan mantan perdana menteri RI. Pada materi yang sebelumnya, kami sudah menyebutkan bahwa Amir Syarifudin ini adalah tokoh yang mewakili Indonesia pada perundingan Renville, dimana hasil dari perundingan Renville banyak merugikan Indonesia. 

Setelah kabinet Amir Syarifudin jatuh, ternyata kelompok Amir Syarifudin mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai partai oposisi terhadap Kabinet Hatta. Amir Sjarifudin dan pendukungnya menentang Persetujuan Renville, seolah-olah bukan mereka sendiri yang membuatnya. Mereka bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan beberapa partai kiri lainnya untuk melawan pemerintah. Tujuan Amir Syarifuddin adalah ingin merebut kembali kedudukannya.

Pada tanggal 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Muso dan Amir Syarifudin merebut kota Madiun dan memproklamirkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia”. Tujuan pemberontakan PKI Madiun adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan mengganti nya dengan negara komunis. 

Presiden Sukarno memerintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk segera menumpas pemberontakan. Kemudian Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Sungkono di Jawa Timur dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah untuk menumpas PKI di Madiun. Akhirnya, tanggal 30 September 1948 kota Madiun berhasil direbut kembali. Muso tertembak dalam suatu pengejaran dan Amir Syarifudin dapat ditangkap yang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer.

Pemberontakan DI/ TII

Pemberontakan DI/ TII ini sebenarnya tidak terjadi pada satu daerah saja tapi pada banyak tempat, yaitu DI/ TII di Jawa Barat, di Aceh, di kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Jawa Tengah. DI tulisan kali ini, kami akan membahas DI/ TII di Jawa Barat saja karena merupakan pelopor gerakan DI/ TII di Indonesia.

DI/ TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan

berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) di Tasikmalaya dengan kekuatan pendukung yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII). DI/TII menyatakan diri lepas dari pemerintah Republik Indonesia.

Berdirinya DI/ TII tidak lepas dari akibat Perundingan Renville yang banyak merugikan Indonesia. Berdasarkan perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan

wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Hal inilah yang tidak bisa diterima oleh S.M Kartosuwiryo dan para pendukungnya. 

Secara militer, untuk mengatasi pemberontakan DI/ TII di Jawa Barat, pada tahun 1960 ditugaskanlah Kodam VI Siliwangi. Kodam VI Siliwangi menjalankan operasi “Pagar Betis” dan “Bratayudha”. Tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan pengikutnya ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Oleh Mahkamah Angkatan Darat, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan APRA 

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dipimpin oleh Kapten Westerling dan didalangi Sultan Hamid II. Tujuan pemberontakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal. Pada tanggal 23 Januari 1950 gerombolan APRA menyerang kota Bandung, tepatnya menyerang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS/TNI). Westerling juga merencanakan menangkap dan membunuh menteri-menteri RIS, tetapi usahanya mengalami kegagalan. Sultan Hamid II dapat ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri.

Pemberontakan Andi Azis

pemberontakan terjadi di Makassar dipimpin oleh Andi Azis, seorang Komandan Kompi APRIS bekas KNIL. Tanggal 5 April 1950, Andi Azis melancarkan gerakan pengacauan dengan menduduki objek-objek vital, seperti: lapangan terbang dan kantor telekomunikasi, menyerang pos-pos militer dan menahan Letkol Achmad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya.

Tujuan pemberontakan Andi Azis yaitu :

1. Menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT.
2. Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), padahal sebagian besar rakyat Indonesia bagian Timur tidak menghendaki NIT.
3. Menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa.

Pada tanggal 26 April 1950, pemerintah RI mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas habis pemberontakan Andi Azis.

Alex Kawilarang

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Dengan gagalnya pemberontakan Andi Azis yang sebenarnya didalangi oleh dr. Soumukil, maka menyebabkan dr. Soumukil pada tanggal 25 April 1950 mempoklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). Dr. Christian Robert Steven Soumokil, merupakan bekas Jaksa Agung NIT pada masa RIS. Latar belakang pemberontakan RMS adalah ketidaksenangannya untuk kembali ke negara kesatuan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB).

Tujuan RMS Adalah memproklamasikan Republik Maluku Selatan yang terpisah dari NIT dan RIS. Pemberontakan RMS dapat ditumpas oleh operasi militer pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 2 Desember 1963, Dr. Soumokil berhasil ditangkap dan diadili.

Pemberontakan PRRI 

PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) didirikan pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Achmad Husein di Sumatera Barat dan segera membentuk kabinet. Sebagai Perdana Menteri PRRI yaitu Syafrudin Prawiranegara. Anggota kabinetnya antara lain Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Simbolon. PRRI dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama karena pemerintah pusat dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Selain itu juga tidak setuju dengan beberapa cara pemerintahan presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yang melenceng dari UUD 1945.

Syafrudin Prawiranegara

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah melaksanakan beberapa operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI,  akhirnya Letkol Achmad Husein beserta pengikutnya menyerah pada tanggal 29 Mei 1961.

Pemberontakan Permesta

Pemberontakan permesta (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) ini meletus di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.  Pada tanggal 1 Maret 1957 Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Permesta, sedangkan pada tanggal 17 Februari 1958 Letkol D.J.Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan diri putus dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 setelah diadakan beberapa operasi penumpasan secara militer, walaupun sisa-sisanya

masih ada sampai tahun 1961.

Peristiwa Sejarah Pemberontakan G 30 S PKI

PKI bertujuan menggeser dasar negara Pancasila dan menggantikan dengan dasar komunisme. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan PKI memang sangat besar. Ini tercermin dengan komposisi DPRGR yang dipilih presiden, yaitu nasionalis (94), Islam (67), dan komunis (81). Serta politik nasakom (Nasionalis, sosialis, dan Komunis) yang dikemukakan presiden Soekarno. 

Ketika masa demokrasi terpimpin, satu-satunya kekuatan yang dianggap PKI sebagai penghalang utama dalam mencapai tujuannya adalah TNI. Akibatnya, sasaran utama mereka adalah melemahkan TNI, salah satunya dengan cara membunuh para pemimpin TNI ketika itu.

Gerakan PKI secara militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan yang sehari-hari bertugas mengawal presiden, dan mulai bergerak dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Enam orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat dibunuh dan atau diculik dari tempat kediaman masing -masing. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah selatan lapangan terbang Halim Perdanakusumah, Jakarta. Bersama-sama dengan para korban lainnya yang telah dibunuh di tempat kediaman mereka, jenazah dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua di desa tersebut.

Keenam perwira tinggi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Letnan Jenderal Ahmad Yani.

b. Mayor Jenderal R. Soeprapto.

c. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo.

d. Mayor Jenderal Suwondo Parman.

e. Brigadir Jenderal DI Panjaitan.

f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Jenderal Abdul Haris Nasution, yang pada waktu itu menjabat Menteri Kompartemen Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yang merupakan sasaran utama G 30 S PKI, berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan, tetapi putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution, tewas akibat tembakan para penculik.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima angkatan ke Istana Bogor untuk membicarakan penyelesaian G 30 S/PKI, dan didapat beberapa butir keputusan berikut :

a. Penyelesaian aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh presiden.

b. Penyelesaian aspek militer dan administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto

c. Penyelesaian militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayjen Soeharto

Demikianlah materi mengenai usaha mempertahankan republik Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan terimakasih.